PERTAMA

PRIMAIR :  

---------- Bahwa Terdakwa HAIRUNNISA Als. NISA Binti YASIR bersama-sama dengan RABIATUL ADAWIYAH als ATUL BINTI RAMLI (Alm) dan MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA, S.H selaku Mantri Pemrakarsa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  BRI Unit Alalak (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 20 Januari tahun 2021 hingga tanggal 02 Maret 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023,  bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak yang beralamat di Jalan Kuin Selatan RT 08 Nomor 451 Kelurahan Kuin  Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum, memberikan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar, tidak menerapkan asas kehati-hatian (Prudencial Banking) dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola BUMN dengan baik/ Good Corporate Governance dalam melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan guna meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 2 yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian“ Jo. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan“ yang dalam penjelasannya menyebutkan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur”.
2. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16);
3. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10).

Memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 1.204.119.656,- (satu milyar dua ratus empat juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan orang lain yaitu     RABIATUL ADAWIYAH als ATUL BINTI RAMLI (Alm)  sebesar Rp. 1.428.743.104,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus empat rupiah) dan MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA sebesar Rp. 2.110.802.763 (dua milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 4.743.665.523,- (empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : LHAPKKN-02/O.3.7/Hjw/08/2025 tanggal 4 Agustus 2025 , perbuatan tersebut  yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
• Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 November 2003 dengan kode saham BBRI, yang kepemilikan saham mayoritasnya dipegang oleh pemerintah dengan komposisi pada periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 sebesar 56.82?n periode Desember 2021 s.d. Desember 2023 sebesar 53.19% sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

• Bahwa secara berjenjang, struktur Organ Perseroan Terbatas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

RUPS
?
Dewan Komisaris
?
Direksi
?
Kantor Pusat (Divisi/Group)
?
Kantor Wilayah (Kanwil)
?
Kantor Cabang (KC)
?
Kantor Cabang Pembantu (KCP)
?
Unit BRI (Unit Mikro)

Yang kemudian struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak adalah sebagai berikut:

• Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak memiliki 3 (tiga) jenis fasilitas kredit yaitu

1. Kredit Modal Usaha yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi

1. Kredit BRIguna yaitu kredit yang ditujukan bagi pegawai dan yang berpenghasilan tetap

Tambahan :

1. Kredit Ultra Mikro (UMI)
2. Kupedes rakyat yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi

• Bahwa fasilitas kredit yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak dibedakan berdasarkan jumlah nominal pinjaman yang diajukan yaitu sebagai berikut

1. Pinjaman diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) : Retail
2. Pinjaman senilai Rp. 200.000.000,- : Mikro yang mana dibedakan lagi menjadi:

1. Kredit Usaha Rakya (KUR) Mikro dengan nilai plafond pinjaman senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Kupedes dengan nilai plafond pinjaman senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

• Bahwa terhadap pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Kuin Alalak terdapat syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku sejak 19 Januari 2022 sebagai berikut :

1. Usaha
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah
5. Plafond pinjaman senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Selanjutnya terhadap pengajuan pinjaman kredit yang dilakukan sebelum Tahun 2022, terhadap persyaratan dan ketentuan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dan terdapat hal yang membedakan yaitu untuk nilai plafond pinjaman dibatasi hanya sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

• Bahwa secara umum mekanisme/prosedur permohonan pengajuan kredit sampai dengan disetujui/ditolak oleh Kepala Unit BRI yaitu:

• Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI pada umumnya diawali dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur melalui bank dan diterima oleh petugas customer service.
• Pada tahap awal, customer service memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai persyaratan dan ketentuan pengajuan KUR.
• Apabila persyaratan dan kelengkapan administrasi telah dipenuhi, berkas permohonan kredit diterima oleh customer service dan selanjutnya diserahkan kepada petugas mantri untuk diproses lebih lanjut.
• Mantri bertugas melakukan proses kredit, yang meliputi pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan.
• Mantri melakukan cross check di lapangan terhadap data dan dokumen calon debitur, antara lain identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), keberadaan dan kelayakan usaha, serta domisili calon debitur.
• Apabila dipersyaratkan, mantri juga melakukan pemeriksaan terhadap agunan.
• Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, mantri melakukan analisis kredit dan menyusun usulan kredit sebagai pemrakarsa.
• Seluruh hasil pemeriksaan, analisis, dan usulan kredit tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Unit.
• Kepala Unit melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan, analisis, dan usulan kredit yang diajukan oleh mantri.
• Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Kepala Unit menentukan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak.
• Apabila permohonan kredit disetujui, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pencairan kredit yang dilakukan oleh customer service sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

dimana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) tunduk pada ketentuan Surat Edaran  Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nomor : SE. 08 -DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020.

Bahwa dari prosedur diatas yang paling bertanggungjawab dalam hal penerimaan pengajuan pinjaman/pintu gerbang kredit ada pada tugas pokok dan fungsi mantri, dalam hal ini adalah saksi MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA, S.H Bin SOPIAN.

Bahwa Terdakwa HAIRUNNISA als NISA Binti YASIR bertindak sebagai calo melakukan pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan KUR Mikro dengan cara merekayasa data dilapangan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA, S.H Bin SOPIAN selaku Mantri dan calo lainnya yaitu saksi RABIATUL ADAWIYAH als ATUL BINTI RAMLI (Alm).

Pihak calo berperan mencari calon nasabah serta mengumpulkan data identitas calon nasabah (KTP/KK), kemudian mengarahkan calon nasabah untuk melakukan pengajuan antara lain dengan cara menjanjikan pembagian uang pencairan bagi pihak yang identitasnya dipinjam; atau menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman meskipun persyaratan calon nasabah tidak memenuhi dengan kesepakan fee bagi calo. serta merekayasa dokumen kelengkapan pengajuan serta merekayasa tempat usaha untuk keperluan survey.

Saksi MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA, S.H Bin SOPIAN selaku mantri melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan, apabila identitas pengaju tidak memenuhi syarat (telah diblacklist) terdakwa mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon dan/atau calo dan menyarankan untuk mencari identitas orang lain untuk keperluan pengajuan. Kemudian terdakwa dalam pelaksanaan survey bekerjasama dengan calo melakukan rekayasa usaha untuk pemohon yang tidak/belum memiliki usaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan kemudian terdakwa selaku mantri melakukan analisis kredit dan menyusun usulan kredit sebagai pemrakarsa dan menyampaikannya kepada Kepala Unit. Setelah dilakukan verifikasi oleh kepala unit, kemudian kepala unit memutuskan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak, atas permohonan yang disetujui kemudian dilakukan pencairan, dimana uang hasil pencairan kemudian:

• dipergunakan oleh pemohon dan calo mendapatkan fee;
• dipergunakan oleh calo dan pemilik indentitas mendapatkan fee;
• dipergunakan oleh orang lain, pemilik identitas dan calo mendapat fee; atau
• dipergunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas.

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit regular yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 terhadap adanya aktifitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Madiyana Gandawijaya selaku mantri, ditemukan adanya indikasi anomali kredit fiktif, percaloan, topengan dan tempilan;

• Bahwa setelah dilakukan pendalaman terdapat 169 (seratus enam puluh sembilan) rekening yang mana ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat pemberian kredit dengan menggunakan jasa pihak ketiga/calo sebanyak 120 (seratus dua puluh) rekening, sebagai berikut :

1. Terdapat debitur sudah meninggal diberikan pinjaman kredit sebanyak 2 (dua) rekening yaitu :

1. Terdapat debitur fiktif sebanyak 11 (sebelas) rekening yaitu :

1. Terdapat debitur pinjaman kredit topengan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) rekening yaitu :

1. Terdapat debitur tempilan sebanyak 8 (delapan) rekening yaitu :

1. Terdapat debitur pinjaman menggunakan jasa calo dan calo diberikan imbalan/fee sebanyak 11 (sebelas) rekening yaitu :

1. Pemberian kredit kepada debitur yang tidak mempunyai usaha sebanyak 1 (satu) rekening yaitu :

1. Terdapat prakarsa kredit Terdakwa Muhammad Madiyana Gandawijaya pada saat kunjungan auditor, alamat domisili tidak ditemukan atau auditor tidak bertemu dengan debitur saat melakukan kunjungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) rekening yaitu :

• Bahwa berdasarkan hasil dari kegiatan fraud audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak, ditemukan adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak yaitu Saksi Muhammad Madiyana Gandawijaya selaku Mantri Pemrakarsa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak yang mana berawal dari adanya pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan nilai pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian setelah dilakukan pendalaman dan On The Spot ke lapangan, ditemukan adanya nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran pinjaman yang mana diantaranya yaitu terdapat pinjaman yang tidak sepenuhnya digunakan oleh nasabah melainkan digunakan oleh Mantri Pemrakarsa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak yaitu Saksi Muhammad Madiyana Gandawijaya dan pihak ketiga (calo) yakni :

1. Sdri. Rabiatul,
2. Terdakwa  HAIRUNNISA  alias NISA  Binti  YASIR,
3. Sdri. Rusmini,
4. Sdri. Rini,
5. Sdri. Fitriani,
6. Sdri. Hilmah,
7. Sdri. Syahruni,
8. Sdri. Nurul (Berbie),
9. Sdri. Liana

Kemudian terdapat nasabah yang merasa tidak melakukan pinjaman kredit namun namanya digunakan untuk pengajuan pinjaman kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak serta adanya pengajuan pinjaman kredit yang melalui pihak ketiga (calo);

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit reguler, ditemukan adanya penyalahgunaan pinjaman kredit oleh Mantri pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak yaitu  Saksi MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA yang bekerjasama dengan pihak ketiga (calo) dengan membuat kelengkapan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tidak sebenarnya yang mana dilakukan dengan merekayasa dokumen persyaratan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak dan selanjutnya setelah pinjaman kredit tersebut telah terealisasi kemudian terhadap buku tabungan, kartu ATM dan uang yang dalam jumlah tertentu diserahkan oleh masing-masing nasabah kepada pihak ketiga (calo) yang mana  salah satu dari calo tersebut adalah Terdakwa HAIRUNNISA  alias NISA  Binti  YASIR ;
• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit didapatkan informasi :
  1. 1. Untuk setiap pencairan Saksi MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA mendapatkan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per debitur;
     2. Untuk pinjaman kategori topengan dan tempilan dipergunakan oleh calo Terdakwa Hairunisa, Rabiatul, Rusmini, Rini, Fitriani, Hilmah, Syahruni, Nurul, dan Liana
• Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA selaku mantri BRI Unit Kuin Alalak dalam mencari nasabah serta melengkapi dan merekayasa persyaratan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di antaranya Usaha, KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah. Dalam kondisi nasabah yang tidak memiliki tempat usaha,  Terdakwa HAIRUNNISA  alias NISA  Binti  YASIR melengkapinya dengan tempat usaha milik orang lain agar tetap memenuhi syarat survei dari pihak bank. Bahwa atas dokumen kelengkapan syarat pengajuan pinjaman KUR yang direkayasa oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA selaku mantri melanjutkan proses verifikasi yang tidak sesuai prosedur yang seharusnya; pada saat jadwal untuk pencairan pinjaman KUR, Terdakwa juga mengantarkan beberapa nasabah dan menunggu di depan kantor Bank BRI Unit Kuin Alalak. Setelah kredit direalisasi, terhadap buku tabungan, kartu ATM dan uang dalam jumlah tertentu diserahkan oleh masing-masing debitur kepada Terdakwa;

• Bahwa pada saat Tim Audit melakukan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan ke tempat nasabah yang kemudian dipertanyakan perihal Surat Keterangan Usaha dan kelengkapan administrasi lainnya, diperoleh fakta bahwa persyaratan yang dipergunakan untuk pengajuan pinjaman kredit tersebut yaitu berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dari RT telah dibawa dan dipersiapkan oleh MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA selaku Mantri bersama dengan Terdakwa HAIRUNNISA  alias NISA  Binti  YASIR). Dalam hal ini nasabah hanya menyerahkan dokumen persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga yang diminta oleh MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA;
• Bahwa terhadap penerbitan Surat Keterangan Usaha, terdapat aturan yang mengatur tentang pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Usaha pada Tahun 2021 sampai dengan sekarang yaitu berdasarkan Surat Pengumuman Walikota Banjarmasin Nomor : 503/767-DTM/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin tidak lagi menerbitkan SKTU, sehingga seharusnya SKTU diterbitkan melalui system OSS (Online Single Submission);
• Bahwa perbuatan terdakwa bekerja sama MUHAMMAD MADIYANA GANDAWIJAYA selaku mantri pada Bank BRI Unit Kuin Alalak  telah melanggar ketentuan , yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;Pasal 3 angka 1 yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 2 yang berbunyi  “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian“ Jo. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan“ yang dalam penjelasannya menyebutkan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur”;
2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6);
3. Pasal 2 huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko Perekonomian 7/2025);
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko Perekonomian 1/2022);
5. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).
6. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16); dan
7. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10).

• Bahwa perbuatan terdakwa bekerja sama dengan Muhammad Madiyana Gandawijaya selaku Mantri Prakarsa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak secara tanpa hak  mengambil uang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak dengan cara merekayasa pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memalsukan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dan memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 1.204.119.656,- (satu milyar dua ratus empat juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan orang lain yaitu Madiyana Gandawijaya selaku Mantri Prakarsa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kuin Alalak sebesar  Rp. 2.110.802.763 (dua milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dan RABIATUL ADAWIYAH Als. ATUL Binti RAMLI (Alm)sebesar Rp.1.428.743.104,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus empat rupiah);
• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: LHAPKKN-02/0.3.7/Hjw/08/2025 Tanggal 4 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:

• Kredit yang diproses oleh RABIATUL ADAWIYAH als ATUL BINTI RAMLI (Alm)

• Kredit yang diproses oleh RABIATUL ADAWIYAH als ATUL BINTI RAMLI (Alm)